Cegah Perundungan, Buleleng Bentuk Tim Khusus Sekolah Aman dan Nyaman

Dorong Sekolah Lebih Aman dan Nyaman, Buleleng Bentuk Pokja Lintas Sektor (adm buleleng)

BALI - Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan terbebas dari praktik perundungan. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang melibatkan berbagai unsur lintas sektor.

Upaya ini mendapat pendampingan langsung dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali melalui kegiatan yang digelar di Puri Saron, Selasa (28/4). Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah serta perwakilan kepolisian, menandakan bahwa tanggung jawab menciptakan sekolah aman bukan hanya berada di ranah pendidikan, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh elemen.

Baca juga: BGN Perkuat KolaborasiASEAN untuk Program Makanan Bergizi di Sekolah

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari regulasi terbaru, yakni Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Dalam sambutan yang dibacakannya, ia menegaskan bahwa sekolah harus menjadi ruang yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai lingkungan yang mampu melindungi dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara menyeluruh.

Menurutnya, konsep sekolah aman dan nyaman mencakup banyak aspek, mulai dari perlindungan fisik, pemenuhan kebutuhan spiritual, hingga kesehatan psikologis dan sosial budaya siswa. Di era digital saat ini, perhatian terhadap keamanan digital juga menjadi hal krusial, mengingat meningkatnya potensi ancaman seperti hoaks dan kejahatan siber yang menyasar kalangan pelajar.

Dengan total 782 satuan pendidikan yang tersebar di Buleleng terdiri atas 224 PAUD, 482 SD, dan 76 SMP, tantangan implementasi program ini tentu tidak sederhana. Oleh karena itu, pembentukan Pokja di tingkat kabupaten dinilai sebagai solusi untuk memperkuat koordinasi, pendampingan, sekaligus pengawasan agar program berjalan efektif.

Baca juga: Gerakan Edukasi “Berbagi Seru” Sasar Sekolah di Wilayah 3T

Sementara itu, Widyaprada BPMP Bali, Dwi Prasetya, menekankan pentingnya keterlibatan aktif berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan program ini. Ia menyebutkan bahwa sinergi antara instansi seperti Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PPPA, Dinas Kominfo, hingga kepolisian menjadi kunci utama.

Ia juga mengingatkan bahwa pembentukan Pokja tidak boleh berhenti pada tahap administratif semata. Implementasi nyata di lapangan harus segera dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh sekolah-sekolah.

Melalui langkah ini, Buleleng menunjukkan keseriusannya dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, aman, dan berkualitas, sebagai bagian dari upaya mencetak generasi masa depan yang unggul dan berkarakter.