Podcast Migran Aman: Pemkab Karangasem Ajak Calon PMI Hindari Tawaran Kerja Abal-Abal

Pemkab Karangasem Perkuat Edukasi Perlindungan PMI dan Pencegahan TPPO melalui Podcast (diskominfo)

BALI - Tingginya minat masyarakat Kabupaten Karangasem untuk bekerja di luar negeri mendorong pemerintah daerah memperkuat edukasi mengenai pentingnya penempatan pekerja migran melalui jalur resmi. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari risiko perekrutan ilegal hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karangasem, pemerintah menggelar podcast bertajuk "Migran Aman: Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)" di Studio Podcast Koplar, PT Bali Factual News, Kelurahan Subagan, Rabu (8/7/2026).

Dialog tersebut menghadirkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem, I Ketut Mertadina, bersama Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Bali, Muhammad Iqbal. Dalam perbincangan itu, keduanya mengupas berbagai aspek yang perlu dipahami masyarakat sebelum memutuskan bekerja di luar negeri, mulai dari prosedur keberangkatan, hak dan kewajiban pekerja migran, hingga mekanisme perlindungan yang disediakan pemerintah.

Baca juga: Kapal Migran Ilegal Kembali Tenggelam di Malaysia, Kemlu RI Pantau Korban WNI

Karangasem sendiri menjadi salah satu daerah di Bali dengan jumlah pekerja migran yang cukup tinggi. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), selama periode Januari hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 828 warga Karangasem telah berangkat bekerja ke luar negeri. Sementara itu, sepanjang 2025 jumlahnya mencapai 1.214 orang.

Sejumlah negara masih menjadi tujuan favorit para pekerja migran asal Karangasem, di antaranya Italia, Turki, Jepang, Bulgaria, dan Polandia. Selain itu, peluang kerja di sektor kapal pesiar dan industri perhotelan juga tetap diminati karena menawarkan prospek karier yang cukup menjanjikan.

Meski peluang bekerja di luar negeri terbuka lebar, pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergoda oleh tawaran pekerjaan yang menjanjikan proses cepat maupun gaji tinggi tanpa kejelasan legalitas. Calon pekerja migran diimbau terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dinas Ketenagakerjaan agar seluruh tahapan penempatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga: KP2MI Selidiki Dugaan TPPO pada Kasus PMI Minta Dipulangkan dari Libya

Menurut Mertadina, prosedur resmi bukan hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi juga menjadi jaminan agar hak-hak pekerja migran terlindungi sejak proses perekrutan hingga masa bekerja di negara tujuan.

Hal senada disampaikan Kepala BP3MI Bali, Muhammad Iqbal. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan yang harus dilalui calon PMI merupakan bagian dari sistem perlindungan negara. Dengan mengikuti jalur resmi, pekerja migran memperoleh kepastian hukum sekaligus akses terhadap pendampingan apabila menghadapi persoalan selama bekerja.

Dalam kesempatan itu, masyarakat juga diingatkan untuk lebih waspada terhadap berbagai modus perekrutan ilegal yang kini banyak dilakukan melalui media sosial. Pelaku umumnya menawarkan pekerjaan dengan iming-iming pendapatan besar tanpa menjelaskan prosedur maupun dokumen yang harus dipenuhi.

Baca juga: Jaksa Tuntut 10 Tahun Penjara Perempuan Pelaku TPPO Anak ke Malaysia

Karena itu, keterlibatan keluarga, pemerintah desa, sekolah, hingga masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan mencegah praktik perdagangan orang. Pemerintah Kabupaten Karangasem berharap edukasi yang terus dilakukan dapat melahirkan pekerja migran yang kompeten, memahami prosedur penempatan yang benar, serta terlindungi dari berbagai bentuk eksploitasi maupun praktik perekrutan ilegal.