Digitalisasi Jadi Andalan, Pemkab Jembrana Pacu PAD Tanpa Bebani Warga

Pemkab Jembrana Gelar High Level Meeting ​Percepat Digitalisasi Peningkatan PAD (prokopim jembrana)

BALI - Pemerintah Kabupaten Jembrana terus memperkuat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai langkah digitalisasi layanan dan sistem perpajakan. Komitmen tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Optimalisasi PAD yang digelar di Kantor Bupati Jembrana, Selasa, 19 Mei 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, Kapolres Jembrana, Sekretaris Daerah, jajaran Kejaksaan Negeri, hingga pimpinan Bank BPD Bali Cabang Negara. Dalam forum itu, pemerintah daerah menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Baca juga: 78 Persen Daerah di Luar Jawa Masuk Proyek Percontohan Digitalisasi Bansos

Bupati Jembrana meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hanya menjalankan rutinitas administratif, tetapi juga aktif menciptakan terobosan yang mampu meningkatkan pemasukan daerah. Menurutnya, setiap OPD juga perlu membangun komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat agar peluang memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) semakin besar.

Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh kebijakan peningkatan PAD tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat kecil. Digitalisasi, menurutnya, harus menjadi solusi pelayanan yang efektif tanpa menambah beban ekonomi warga.

Sejumlah langkah strategis telah dijalankan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama TP2DD. Salah satunya melalui peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di bidang perpajakan dan penggalian potensi retribusi daerah. Pemerintah juga menggandeng lembaga pendidikan kedinasan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang lebih kompeten.

Di sisi lain, penguatan sistem digital terus diperluas. Pemkab Jembrana mulai melakukan uji coba penggunaan Electronic Finance Device (EFD) pada sektor hotel dan restoran guna meningkatkan transparansi transaksi pajak. Program “Gebyar PBB-P2” juga terus berjalan dengan layanan jemput bola pembayaran pajak hingga ke tingkat banjar.

Baca juga: Pemprov DKI dan BI Perluas Digitalisasi Pasar di Jakarta

Sinergi dengan aparat kepolisian turut dilakukan melalui rencana pertukaran data kedatangan wisatawan asing di hotel dan vila untuk mendukung validasi pajak daerah. Selain itu, operasi gabungan kendaraan bermotor dan layanan Samsat keliling rutin digelar untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan.

Tak hanya itu, implementasi transaksi non tunai melalui e-retribusi juga mulai diterapkan di sejumlah titik, termasuk area parkir dan terminal penumpang Gilimanuk. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di beberapa OPD percontohan juga telah berjalan dengan realisasi puluhan juta rupiah.

Kepala BPKAD Jembrana, I Gede Gusdiendi, mengatakan pemerintah daerah optimistis digitalisasi yang terintegrasi dapat menciptakan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Menurutnya, sinergi antarinstansi menjadi kunci untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat kecil.