Menuju Pelayanan Publik Modern, Tabanan Matangkan Digitalisasi Bantuan Sosial

Pemkab Tabanan Dukung Penuh Program Digitalisasi Bansos, Penyaluran Lebih Transparan (tmc/piskp)

BALI - Pemerintah Kabupaten Tabanan menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat transformasi digital di sektor pelayanan publik, terutama dalam tata kelola bantuan sosial (bansos). Komitmen tersebut tercermin saat Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, hadir mewakili Bupati Tabanan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial bersama Pemerintah Provinsi Bali. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Kerta Sabha, Denpasar, pada Kamis (26/2).

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari langkah percepatan penerapan Government Technology di Bali. Acara dibuka langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Turut hadir dalam forum tersebut jajaran Forkopimda Bali, para bupati dan wali kota se-Bali, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Baca juga: Pemkab Tanjab Barat Gencarkan Penyaluran Bansos bagi Warga Kurang Mampu

Kegiatan yang terselenggara atas kolaborasi dengan Dewan Ekonomi Nasional ini menjadi momentum strategis untuk memperluas implementasi digitalisasi bansos. Pemerintah daerah didorong agar mampu membangun sistem yang lebih terbuka, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dalam agenda rapat, sejumlah materi dibahas secara komprehensif, mulai dari pengantar kebijakan strategis, penegasan target dan keluaran pertemuan, arah kebijakan nasional, hingga paparan pelaksanaan proyek percontohan oleh komite dan koordinator wilayah.

Tidak hanya itu, forum tersebut juga menghadirkan sesi berbagi praktik baik dari Kepala Daerah lain yang telah lebih dulu menjalankan sistem serupa. Bupati Banyuwangi memaparkan pengalaman daerahnya dalam menerapkan digitalisasi bansos, termasuk tantangan yang dihadapi di lapangan serta solusi yang diterapkan untuk memastikan program berjalan efektif. Dari pengalaman tersebut, peserta rapat memperoleh gambaran nyata mengenai dampak positif yang dirasakan masyarakat, terutama dalam hal percepatan penyaluran serta ketepatan sasaran penerima bantuan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan, partisipasi dalam rapat koordinasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi lintas wilayah. Transformasi digital dinilai bukan sekadar perubahan sistem administratif, melainkan upaya menyeluruh untuk membangun pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan sistem digital, proses verifikasi data penerima dapat dilakukan lebih cermat sehingga potensi kesalahan atau tumpang tindih data bisa diminimalkan.

Baca juga: Bupati Halteng Audiensi dengan Mensos RI, Bahas Sekolah Rakyat dan Penyaluran Bansos

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati I Made Dirga menegaskan bahwa digitalisasi merupakan kunci dalam menciptakan proses penyaluran bansos yang lebih efisien dan transparan. Ia menilai, pemanfaatan teknologi akan membantu memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak tanpa hambatan prosedural yang berbelit. Selain itu, sistem digital juga memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara real time sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan cepat apabila ditemukan kendala di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Tabanan optimistis, dengan dukungan pemerintah pusat dan provinsi, implementasi digitalisasi bansos dapat berjalan optimal. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih modern, inklusif, serta berkelanjutan. Lebih jauh lagi, langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Bali, khususnya warga Tabanan.