UPTD Puskesmas Sawan I Buleleng Raih ZI WBK-WBBM 2025, Bukti Pelayanan Makin Bersih dan Ngebut Layani Warga

UPTD Puskesmas Sawan I Buleleng Raih ZI WBK-WBBM 2025, Bukti Pelayanan Makin Bersih dan Ngebut Layani Warga (adm buleleng)

BALI - Kabar membanggakan datang dari Kabupaten Buleleng. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Sawan I sukses menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Momen penghargaan ini disaksikan langsung oleh Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, secara daring dari Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng, Rabu (11/2). Meski berlangsung virtual, vibes kebanggaannya tetap terasa. Pasalnya, penghargaan ini bukan sekadar simbol, tapi pengakuan atas kerja nyata dalam membangun sistem pelayanan publik yang makin transparan, akuntabel, dan benar-benar fokus ke kebutuhan masyarakat.

Predikat ZI menuju WBK dan WBBM bukan gelar yang datang tiba-tiba. Ada proses panjang di baliknya. Puskesmas Sawan I dinilai berhasil membangun budaya kerja yang bersih dari praktik korupsi serta menghadirkan layanan yang lebih cepat, responsif, dan minim drama birokrasi. Intinya, pelayanan kesehatan dibuat makin ramah, efektif, dan berdampak langsung ke kesejahteraan warga.

Baca juga: Workshop Ramadhan Tanpa Sampah, Wawali Denpasar Ajak Masjid Ikut Bergerak

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PANRB RI, Rini Widyantini, menegaskan bahwa penghargaan SAKIP dan ZI Tahun 2025 mengusung tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema ini bukan sekadar tagline keren, tapi jadi penanda bahwa reformasi birokrasi sekarang sudah naik level.

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas kini tidak lagi cuma soal laporan rapi dan dokumen lengkap. Lebih dari itu, yang dilihat adalah dampaknya. Apakah programnya benar-benar dirasakan masyarakat? Apakah hasilnya nyata? Apakah sejalan dengan prioritas pembangunan nasional?

Menurut Rini Widyantini, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada instansi yang serius memperkuat tata kelola pemerintahan dan menghadirkan pelayanan publik terbaik. Pemerintah ingin birokrasi yang tidak hanya sibuk di meja administrasi, tetapi juga lincah menjawab tantangan zaman.

Ia juga menegaskan bahwa evaluasi AKIP dan ZI saat ini memasuki fase transisi penting. Fokusnya bukan lagi sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi instrumen strategis untuk mendukung agenda besar Presiden dan arah pembangunan nasional.

Beberapa prioritas yang disorot antara lain pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan, serta perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan. Dalam konteks ini, peran fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Sawan I menjadi krusial. Pelayanan kesehatan yang prima otomatis ikut mendorong kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

Prestasi yang diraih Puskesmas Sawan I sekaligus jadi bukti bahwa reformasi birokrasi bukan cuma wacana di pusat. Di daerah pun, perubahan nyata bisa diwujudkan. Ini juga jadi motivasi bagi unit pelayanan publik lainnya di Buleleng untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanan.

Baca juga: Tanpa Maladministrasi, Kota Denpasar Borong Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI

Dengan penghargaan ini, harapannya bukan berhenti di seremoni atau sertifikat semata. Justru ini jadi komitmen jangka panjang untuk menjaga integritas, meningkatkan transparansi, dan memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, bersih, dan profesional.