Hadapi Fiskal Terbatas, Pemkab Jembrana Optimalkan Aset Lewat Sentralisasi Kendaraan

Menghapi tantangan keterbatasan fiskal daerah, Pemkab Jembrana mengambil langkah berani dengan menerapkan kebijakan Sentralisasi Kendaraan Dinas (Humas Jembrana)

BALI - Di tengah kondisi fiskal daerah yang makin ketat, Pemerintah Kabupaten Jembrana mengambil langkah tegas dan terukur. Pemkab Jembrana resmi menerapkan kebijakan sentralisasi kendaraan dinas atau sistem pooling, sebagai strategi untuk menekan belanja operasional sekaligus memastikan seluruh aset daerah benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan publik.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Dorong Kemandirian Fiskal di Tengah Ketidakpastian Dana Transfer Pusat

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengatakan, kebijakan ini lahir sebagai respons atas keterbatasan anggaran daerah yang menuntut pemerintah bekerja lebih cermat dan efisien. Melalui sistem sentralisasi, pengelolaan kendaraan dinas yang sebelumnya tersebar di masing-masing perangkat daerah kini ditarik ke satu pintu dan dikelola oleh Sub Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Dengan pola tersebut, Pemkab Jembrana memproyeksikan adanya penghematan signifikan, khususnya pada pos pemeliharaan kendaraan dan biaya bahan bakar minyak (BBM). Jika sebelumnya anggaran kendaraan dikelola terpisah di tiap dinas, kini seluruhnya berada dalam satu sistem pengawasan terpusat.

“Tujuan utama yang kita kejar adalah efisiensi biaya operasional, sekaligus mempermudah fungsi kontrol terhadap penggunaan aset daerah, umur kendaraan, hingga penentuan skala prioritas pemakaiannya,” ujar Bupati Kembang saat dihubungi, Senin (12/1).

Baca juga: Kendari Dinobatkan Kota Terdepan Digitalisasi Fiskal, PAD Jadi Tolok Ukur Kinerja

Menurutnya, sentralisasi kendaraan bukan semata soal pengaturan parkir atau administrasi aset. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai alat kontrol dan pengawasan agar kendaraan dinas tidak menganggur, disalahgunakan, atau justru menimbulkan beban biaya rutin yang tinggi bagi keuangan daerah.

Bupati Kembang menegaskan, di tengah ruang fiskal yang terbatas, efisiensi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Pemerintah daerah dituntut mampu mengelola setiap rupiah anggaran secara cerdas tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Kita harus disiplin dalam mengelola keuangan. Sentralisasi kendaraan ini bukan sekadar efisiensi teknis, tapi bagian dari disiplin anggaran. Biaya rutin yang selama ini besar kita alihkan untuk kebutuhan yang lebih menyentuh masyarakat, seperti jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur,” tegasnya.

Ia optimistis, langkah ini justru akan membantu menjaga stabilitas keuangan daerah, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Dengan pengelolaan aset yang lebih tertib, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih longgar untuk membiayai program prioritas.

Baca juga: Meski Fiskal Daerah Mengalami Pengetatan Alun Alun Kota Serang Tetap Di Bangun 2026

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemkab Jembrana juga menyiapkan inovasi transformasi digital dalam birokrasi. Ke depan, pergerakan kendaraan dinas akan dipantau secara real-time melalui sistem digital, sehingga setiap perjalanan dinas dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Dengan langkah ini, Jembrana menegaskan komitmennya untuk tetap adaptif dan berani mengambil keputusan strategis, demi menjaga keberlanjutan fiskal tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.