Pemkab Jembrana Pertahankan WTP 12 Kali Berturut-turut, Bupati: Bukan Sekadar Piala Prestasi

Pertahankan WTP 12 Kali Beruntun, Bupati Kembang Tegaskan Fokus pada Penguatan Tata Kelola APBD Jembrana (prokopim jembrana)

BALI - Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara beruntun, Pemkab Jembrana berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, bersama Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6/2026).

Meski kembali meraih opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah, Bupati Kembang Hartawan menegaskan bahwa predikat WTP tidak boleh dimaknai sekadar sebagai simbol penghargaan atau ajang kebanggaan semata. Menurutnya, WTP merupakan standar dasar yang memang wajib dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola anggaran secara transparan dan akuntabel.

Baca juga: Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Digeledah KPK!

Ia menjelaskan, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut bukanlah hasil yang diraih secara instan. Dibutuhkan proses panjang, komitmen, serta kerja keras yang konsisten dari seluruh jajaran pemerintah daerah agar pengelolaan APBD tetap berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik.

“Kami memandang opini WTP bukan sebagai piala prestasi, tetapi sebagai kewajiban yang harus terus dijaga dan ditingkatkan demi terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik,” ujarnya usai kegiatan.

Bupati Kembang juga menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Jembrana, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan yang selama ini ikut mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan transparan.

Ke depan, Pemkab Jembrana berkomitmen menjadikan berbagai catatan dan rekomendasi dari BPK sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Langkah tersebut diantaranya dilakukan melalui efisiensi belanja daerah serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung visi pembangunan Jembrana Maju, Harmoni, dan Bermartabat.

Baca juga: 6 Cara Cerdas Mengelola Keuangan untuk Generasi Sandwich

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Bali agar tidak cepat merasa puas dengan capaian opini WTP yang diraih.

Menurutnya, selain wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, pemerintah daerah juga harus memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Jembrana turut didampingi Sekretaris Daerah Jembrana I Made Budiasa serta Inspektur Kabupaten Jembrana Ni Wayan Koriani.