Pemkot Denpasar Perkuat Keamanan Pangan, Libatkan Desa, Sekolah, dan Pasar

Sekda Eddy Mulya Buka Advokasi Desa Pangan Aman, Perkuat Komitmen Keamanan Pangan Berbasis Komunitas. (humasdps)

BALI - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan sistem keamanan pangan yang berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini tercermin dalam kegiatan advokasi yang digelar oleh Balai Besar POM di Denpasar di Gedung Santi Graha pada Rabu (22/4), yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga sektor pendidikan.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, yang hadir mewakili Wali Kota Denpasar. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran komunitas sebagai ujung tombak dalam menjaga keamanan pangan, khususnya di lingkungan desa, pasar, dan sekolah. Ketiga sektor ini dinilai strategis karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Baca juga: Syarat Penerima Bantuan Pangan Non Tunai 2026, Cek NIK KTP Kamu di Sini!

Menurut Eddy Mulya, upaya mewujudkan pangan yang aman tidak hanya berhenti pada pengawasan, tetapi juga membutuhkan edukasi dan pendampingan secara berkelanjutan. Ia menilai, ketika masyarakat memiliki kesadaran tinggi terhadap keamanan pangan, maka kualitas kesehatan secara umum juga akan meningkat.

“Mulai dari proses produksi hingga konsumsi, semuanya harus terjamin keamanannya. Jika hal ini berjalan baik, maka lingkungan masyarakat akan menjadi lebih sehat,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa Pemerintah Kota Denpasar akan terus mendorong sinergi antarinstansi guna memperluas jangkauan program keamanan pangan. Berbagai langkah seperti pembinaan, pengawasan, hingga sosialisasi akan dilakukan secara konsisten melalui perangkat daerah yang terlibat.

Sementara itu, Plt. Kepala BBPOM Denpasar, Made Ery Bahari Hantana, menyampaikan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dengan standar keamanan yang baik. Hal ini juga sejalan dengan amanat undang-undang yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pangan yang aman, bergizi, dan layak konsumsi.

Baca juga: LBH Tani Polisikan Feri Amsari Usai Sebut Swasembada Pangan Kebohongan

Ia menjelaskan, pada tahun 2026, program keamanan pangan akan difokuskan di beberapa wilayah di Denpasar, termasuk sejumlah desa dan sekolah. Selain itu, intervensi juga dilakukan di sektor pasar guna memastikan bahan pangan yang beredar memenuhi standar kesehatan.

Namun demikian, ia mengakui bahwa cakupan program hingga saat ini masih terbatas. Persentase desa, sekolah, dan pasar yang telah terjangkau program keamanan pangan masih relatif kecil, sehingga diperlukan dukungan anggaran untuk memperluas implementasinya.

Meski dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran, pihaknya tetap optimistis bahwa komitmen bersama yang telah dibangun dapat menjadi langkah awal menuju kemandirian masyarakat dalam menjaga keamanan pangan di lingkungannya.