Buleleng Percepat Transformasi Digital, Terapkan Katalog Elektronik V6 dan KKI

Pemkab Buleleng Perkuat Tata Kelola Pengadaan Melalui Sosialisasi Katalog V6 dan KKI (adm buleleng)

BALI - Pemerintah Kabupaten Buleleng terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa dengan mengikuti perkembangan sistem nasional. Melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda, Pemkab Buleleng menggelar sosialisasi terkait penerapan katalog elektronik versi 6 (V6) serta penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI), yang berlangsung di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Selasa (21/4).

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah adaptasi terhadap transformasi sistem pengadaan yang kini mengedepankan digitalisasi dan integrasi. Dalam sistem terbaru ini, katalog elektronik tidak lagi berdiri sendiri, melainkan telah terhubung langsung dengan marketplace dalam satu platform terpadu. Hal ini diharapkan mampu mempermudah proses e-purchasing sekaligus memperluas akses terhadap penyedia barang dan jasa.

Baca juga: 78 Persen Daerah di Luar Jawa Masuk Proyek Percontohan Digitalisasi Bansos

Kepala Bagian PBJ Setda Buleleng, I Made Suwitra Yadnya, menyampaikan bahwa penerapan katalog elektronik V6 merupakan upaya menyederhanakan alur pengadaan yang sebelumnya cenderung kompleks. Dengan sistem terintegrasi, perangkat daerah kini memiliki lebih banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan, baik melalui katalog resmi maupun marketplace yang telah bekerja sama.

Menurutnya, kolaborasi dengan marketplace juga menjadi solusi atas berbagai kendala yang kerap dihadapi, seperti keterbatasan produk dalam katalog atau hambatan teknis lainnya. Dengan demikian, proses pengadaan diharapkan menjadi lebih fleksibel, cepat, dan tetap sesuai regulasi.

Selain membahas pembaruan sistem, sosialisasi ini juga menyoroti implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai metode pembayaran non-tunai dalam transaksi pengadaan. Penggunaan KKI dinilai mampu meningkatkan efisiensi karena seluruh proses pembayaran dilakukan secara digital dan terintegrasi dengan sistem keuangan daerah. Hal ini tidak hanya mempercepat transaksi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Baca juga: Gelar Supervisi di Kejati Kepri, Ses-JAM PIDUM Tekankan Pentingnya Digitalisasi Proses Hukum dan Pemanfaatan AI

Di sisi lain, Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan, Luh Sri Mendriadi, mengungkapkan bahwa Buleleng termasuk daerah yang dinilai berhasil dalam penerapan KKI di Provinsi Bali. Tingkat realisasi penggunaan yang tinggi serta kelancaran implementasi menjadi indikator keberhasilan tersebut.

Bahkan, sejak tahun 2023, Kabupaten Buleleng telah ditunjuk sebagai salah satu daerah percontohan dalam penerapan KKI di Bali. Status ini menunjukkan kesiapan daerah dalam mengadopsi sistem pembayaran modern yang mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik.

Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah berharap seluruh perangkat daerah dapat memahami perubahan yang terjadi sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan katalog elektronik V6 dan KKI. Dengan begitu, proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Buleleng dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta transparan sesuai prinsip good governance.