Jembrana Uji Tolgate Digital, Retribusi Terminal Kini Nontunai

Pemkab Jembrana Ujicobakan Digitalisasi Retribusi Terminal Gilimanuk Lewat Sistem Tolgate (Humas Jembrana)

BALI - Upaya memperkuat keuangan daerah terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten di ujung barat Pulau Dewata. Kali ini, pemerintah di Kabupaten Jembrana resmi menguji penerapan sistem gerbang digital untuk pemungutan retribusi parkir manuver dan layanan terminal di kawasan Terminal Gilimanuk pada Selasa (17/2). Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah transformasi layanan publik menuju sistem transaksi nontunai yang lebih transparan, efisien, dan minim celah kebocoran.

Digitalisasi ini dipandang strategis mengingat posisi Terminal Gilimanuk sebagai salah satu jalur keluar-masuk logistik serta mobilitas penumpang dari dan menuju Pulau Bali. Aktivitas kendaraan yang padat di titik ini menyimpan potensi penerimaan daerah yang tidak kecil. Oleh karena itu, perubahan mekanisme pembayaran retribusi dari metode manual ke sistem digital diyakini mampu meningkatkan akurasi pencatatan sekaligus mengoptimalkan pemasukan daerah.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah bekerja sama dengan PT Bank BPD Bali sebagai mitra penyedia layanan pembayaran elektronik. Lewat integrasi teknologi tersebut, setiap transaksi yang terjadi di gerbang otomatis akan tercatat secara langsung dalam sistem dan tersambung ke kas daerah. Pendekatan ini tidak hanya mempermudah proses pembayaran, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas karena data dapat dipantau secara real-time oleh pihak terkait.

Baca juga: 15.620 Pemudik Berangkat dari Terminal Terpadu Pulo Gebang Jelang Natal

Selain itu, penggunaan sistem otomatis turut menekan interaksi tunai antara petugas dan pengguna layanan. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kesalahan administrasi maupun praktik pungutan yang tidak sesuai aturan. Transparansi menjadi nilai utama yang ingin dicapai, sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola retribusi.

Sekretaris Daerah setempat, I Made Budiasa, menekankan bahwa modernisasi ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat fondasi fiskal daerah. Ia menjelaskan bahwa digitalisasi bertujuan memastikan setiap potensi pendapatan bisa tercatat optimal dan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat.

Menurutnya, sistem yang tertata dan transparan akan memberikan kepastian dalam pengelolaan penerimaan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap mekanisme pengumpulan retribusi. Ia juga menilai, kemudahan pemantauan data transaksi akan membantu pemerintah dalam melakukan proyeksi anggaran secara lebih akurat serta memperkuat pengawasan internal.

Langkah ini juga menjadi bagian dari implementasi program percepatan digitalisasi daerah yang tengah didorong secara nasional. Pemerintah Kabupaten Jembrana berharap pengalaman di Terminal Gilimanuk dapat menjadi model penerapan untuk titik retribusi lain di wilayahnya. Jika berjalan efektif, konsep serupa berpotensi diperluas ke sektor layanan publik lainnya yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

Di sisi lain, digitalisasi turut membawa dampak efisiensi operasional. Dengan proses yang lebih sederhana, kebutuhan birokrasi pemungutan dapat ditekan sehingga anggaran operasional berpeluang dialihkan ke sektor pembangunan lain, seperti peningkatan infrastruktur atau layanan masyarakat. Efektivitas ini menjadi salah satu manfaat yang ingin dicapai dari pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan.

Baca juga: Netzme Dorong Digitalisasi UMKM Lewat Sentra QRIS di Malang

Pemerintah daerah optimistis inovasi ini akan mendorong kemandirian fiskal sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih modern. Transformasi digital dianggap bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar pengelolaan daerah mampu mengikuti perkembangan zaman. Dengan sistem yang transparan, efisien, dan terintegrasi, diharapkan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan pembangunan yang berkelanjutan.