Pemkab Buleleng Gandeng KPK, Dunia Usaha Diajak Bangun Ekonomi Bersih Tanpa Korupsi

Pemkab Buleleng Gandeng KPK, Dunia Usaha Diajak Bangun Ekonomi Bersih Tanpa Korupsi (adm buleleng)

BALI - Pemerintah Kabupaten Buleleng makin serius membangun ekosistem usaha yang bersih dan berintegritas. Salah satu langkah konkretnya diwujudkan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Dunia Usaha Anti Korupsi yang digelar di Hotel New Sunari Lovina Beach Resort, Rabu (4/2). Kegiatan ini menjadi ruang temu antara pemerintah daerah dan para pelaku usaha untuk menyamakan visi soal pentingnya transparansi dan tata kelola bisnis yang sehat.

Bimtek tersebut dibuka langsung oleh Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra dan turut dihadiri Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johnson Ridwan Ginting. Kehadiran KPK menjadi sinyal kuat bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya menyasar birokrasi, tetapi juga dunia usaha sebagai mitra strategis pembangunan.

Baca juga: Kasus Suap Ketok Palu RAPBD, Sulianti Divonis 2 Tahun Penjara

Dalam sambutannya, Bupati Sutjidra menegaskan bahwa pelaku usaha memegang peran krusial dalam memutus mata rantai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Menurutnya, pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak akan terwujud tanpa kolaborasi yang sehat antara pemerintah dan sektor usaha.

Ia menilai, melalui penerapan tata kelola yang baik, dunia usaha tidak hanya mampu tumbuh secara kompetitif, tetapi juga menciptakan iklim persaingan yang adil dan berkelanjutan. Dampaknya pun akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan yang lebih optimal dan kesejahteraan yang meningkat.

Lebih lanjut, Bupati Sutjidra menjelaskan bahwa Bimtek ini juga menjadi bagian dari penguatan good corporate governance yang didukung sistem monitoring, controlling, dan surveillance atau MCSP. Sistem ini diharapkan mampu menekan potensi praktik korupsi sejak dini, baik di lingkungan usaha maupun dalam relasi dengan pemerintah. Seluruh elemen usaha, mulai dari UMKM, BUMD, hingga pelaku usaha swasta, dilibatkan agar memiliki pemahaman yang sama terkait regulasi, perizinan, dan kepatuhan hukum.

Sementara itu, Johnson Ridwan Ginting menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Buleleng yang secara aktif melibatkan dunia usaha dalam gerakan antikorupsi. Ia menilai, pemahaman kepala daerah terhadap isu korupsi menjadi modal penting dalam membangun budaya integritas di daerah.

Menurut Johnson, KPK secara berkelanjutan akan melakukan pemantauan dan pengukuran integritas di setiap daerah, termasuk di Buleleng. Kolaborasi dengan pemerintah daerah akan terus diperkuat guna memastikan praktik pemerintahan dan dunia usaha berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Ia juga mengingatkan bahwa potensi korupsi bisa muncul di mana saja, baik di sektor publik maupun swasta. Godaan seperti suap, mark up, hingga pelanggaran prosedur kerap melibatkan pelaku usaha. Karena itu, pembekalan melalui bimtek dinilai penting agar para pelaku usaha memahami risiko, aturan main, serta mampu mengambil keputusan yang tepat.

Baca juga: Jakarta Popsivo Polwan Mengamuk, Livin' Mandiri Tak Berdaya Dilibas 3 Set Langsung di Gresik

Melalui Bimtek Dunia Usaha Anti Korupsi ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama KPK menegaskan komitmen untuk membangun sinergi jangka panjang. Tujuannya jelas, menciptakan tata kelola pemerintahan dan dunia usaha yang bersih, berintegritas, serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Buleleng.