BALI - Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan pada (11/2). Agenda tersebut digelar di dua wilayah sekaligus, yakni Kecamatan Jembrana dan Kecamatan Negara, sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi strategis antara pemerintah dan masyarakat untuk merumuskan arah pembangunan daerah ke depan bukan sekadar agenda tahunan, tapi titik awal menentukan prioritas nyata di lapangan.
Forum yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana itu mengusung tema cukup visioner, transformasi teknologi yang dibarengi empati fiskal demi mendorong kemandirian sektor industri, perdagangan, serta ketahanan pangan. Tema ini bukan hanya slogan, melainkan gambaran arah pembangunan yang ingin memadukan pendekatan modern dengan sensitivitas sosial. Dalam sambutannya, Wabup yang akrab disapa Ipat menegaskan dua prinsip utama yang bakal jadi “kompas” kebijakan daerah di 2027 Empati Fiskal dan Transformasi Teknologi.
Baca juga: Dominasi Usulan Fisik dan Olahraga Warnai Musrenbang Kelurahan Baru Tahun 2026
Empati Fiskal, menurutnya, berarti anggaran daerah nggak boleh berhenti jadi angka di dokumen perencanaan saja. Dana publik harus punya dampak nyata, terutama untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Ia menekankan bahwa belanja daerah harus menyentuh kelompok rentan sekaligus mendorong pergerakan ekonomi desa. Intinya, kebijakan anggaran harus terasa manfaatnya di kehidupan sehari-hari warga, bukan hanya terlihat rapi di laporan.
Sementara itu, Transformasi Teknologi diposisikan sebagai langkah wajib untuk keluar dari pola lama yang serba manual. Pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan digitalisasi dalam pelayanan publik, sekaligus membantu sektor ekonomi rakyat lebih produktif lewat teknologi. Dalam perspektif ini, perubahan bukan cuma soal alat atau aplikasi, tetapi soal mentalitas birokrasi dan masyarakat yang siap beradaptasi dengan era baru.
Selain dua prinsip tersebut, diskusi Musrenbang juga menyoroti tiga fokus penting seperti pangan, hilirisasi, dan jati diri daerah. Ketahanan pangan dipandang sebagai fondasi, sementara hilirisasi diharapkan memperkuat nilai tambah produk lokal. Jati diri daerah pun tetap dijaga agar pembangunan tidak kehilangan karakter budaya dan sosial masyarakat Jembrana.
Hal yang cukup disorot dalam forum ini adalah komitmen pemerintah untuk membuka ruang lebih luas bagi generasi muda. Dengan jumlah pemuda yang mencapai lebih dari 40 persen populasi, mereka dipandang bukan lagi sekadar peserta tambahan. Pemerintah melihat anak muda sebagai mitra strategis yang ide dan kreativitasnya perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan. Wabup pun secara langsung meminta seluruh perangkat daerah memberikan ruang dialog terbuka bagi gagasan masyarakat, khususnya dari kalangan pemuda.
Ia menegaskan bahwa Musrenbang harus menjadi ruang diskusi yang hidup, bukan agenda formalitas yang selesai di meja rapat. Peserta dari desa dan kelurahan juga diimbau mengusulkan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat serta selaras dengan prioritas kabupaten agar anggaran tetap efisien. Tak hanya sampai pada pengajuan ide, mereka juga diingatkan untuk mengawal usulan tersebut hingga tahap realisasi.
Penekanan ini menunjukkan harapan agar hasil Musrenbang bukan sekadar catatan administratif, melainkan benar-benar terasa dampaknya di tahun-tahun mendatang. Dengan pendekatan partisipatif dan orientasi pada hasil nyata, pemerintah daerah ingin memastikan proses perencanaan pembangunan berjalan relevan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus responsif terhadap tantangan masa depan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Pemerintah Kabupaten Jembrana