Inilah Lembaga Amil Zakat Resmi di Bali, Legal dan Diawasi Kemenag

LAZ Dompet Sosial Madani Bali Salurkan Infak untuk Palestina Rp50 Juta melalui BAZNAS RI (humas BAZNAS RI)

BALI - Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) sejak lama menegaskan bahwa pengelolaan zakat, infak, dan sedekah tidak boleh dilakukan sembarangan. Semua lembaga yang mengelola dana umat wajib mengantongi izin resmi. Aturan ini bukan buat ribet, tapi justru untuk melindungi masyarakat agar dana yang disetorkan benar-benar sampai ke orang yang berhak.

Di Bali sendiri, jumlah umat Muslim memang bukan mayoritas. Tapi justru di situlah peran lembaga amil zakat jadi krusial. Mereka bukan cuma ngurus hitung-hitungan zakat, tapi juga jadi jembatan solidaritas sosial lintas daerah dan budaya. Berdasarkan data resmi Kemenag dan penelusuran dari berbagai sumber tepercaya, ada beberapa lembaga amil zakat di Bali yang sudah mengantongi izin resmi dan sah secara hukum.

Salah satu yang tercatat jelas adalah Dompet Sosial Madani (DSM) Bali. Lembaga ini masuk dalam kategori Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat provinsi yang telah memperoleh izin operasional dari Kemenag RI. Status ini bukan sekadar formalitas. Artinya, seluruh aktivitas DSM Bali mulai dari penghimpunan hingga penyaluran dana zakat berjalan di bawah regulasi negara dan standar akuntabilitas yang ketat.

Baca juga: Lembaga Amil Zakat (LAZ) Resmi yang Ada di Provinsi Jambi: Menunaikan Zakat dengan Aman dan Amanah

DSM Bali dikenal aktif dalam berbagai program sosial, mulai dari bantuan kemanusiaan, pendidikan, hingga respon bencana. Bahkan dalam beberapa kesempatan, DSM Bali menyalurkan dana infak kemanusiaan melalui koordinasi resmi dengan BAZNAS RI, termasuk untuk bantuan internasional. Pola kerja seperti ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak berdiri sendiri, tapi terhubung dalam satu sistem nasional yang terstruktur.

Selain DSM Bali, BAZNAS Provinsi Bali juga menjadi aktor utama dalam pengelolaan zakat di Pulau Dewata. Berbeda dengan LAZ, BAZNAS adalah badan resmi yang dibentuk langsung oleh negara berdasarkan undang-undang. Keberadaannya bukan cuma simbolis, tapi menjadi tulang punggung pengelolaan zakat secara nasional hingga daerah.

BAZNAS Bali menjalankan fungsi strategis, mulai dari pengumpulan zakat profesi, zakat maal, hingga dana sosial keagamaan lainnya. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan dalam bentuk bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi umat, program pendidikan, serta bantuan darurat. Semua program tersebut disusun dengan pendekatan terukur dan berbasis data, sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tapi juga produktif.

Lembaga lain yang juga beroperasi di Bali dan berstatus resmi adalah Rumah Zakat. Secara nasional, Rumah Zakat telah lama dikenal sebagai salah satu lembaga amil zakat besar di Indonesia. Di Bali, lembaga ini hadir sebagai cabang resmi yang menjalankan program-program sosial dengan standar yang sama seperti wilayah lain.

Keberadaan Rumah Zakat Bali memperkuat ekosistem zakat di daerah ini. Lembaga ini mengelola dana umat dengan pendekatan modern, transparan, dan berbasis laporan publik. Artinya, masyarakat tidak hanya diminta percaya, tapi juga bisa mengakses informasi terkait penggunaan dana yang mereka titipkan.

Penting dicatat, tidak semua lembaga sosial yang menggalang dana otomatis berstatus lembaga amil zakat resmi. Kemenag secara berkala merilis daftar lembaga pengelola zakat yang tidak memiliki izin, sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Inilah alasan kenapa publik diminta lebih kritis dan tidak mudah tergiur oleh label “amal” atau “donasi” tanpa kejelasan legalitas.

Di Bali, ada juga sejumlah yayasan atau komunitas sosial yang aktif menjalankan program kemanusiaan. Namun, jika tidak tercantum dalam database resmi Kemenag atau Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZAT), maka lembaga tersebut tidak diperbolehkan menghimpun zakat secara formal. Mereka mungkin bergerak di bidang sosial, tapi statusnya bukan sebagai LAZ resmi.

Baca juga: LAZ DASI NTB, Satu-Satunya Lembaga Amil Zakat Provinsi di Nusa Tenggara Barat

Hal ini sering jadi sumber kebingungan di masyarakat. Banyak yang mengira selama kegiatannya baik, maka aman untuk menyalurkan zakat. Padahal secara hukum, zakat punya aturan khusus. Dana zakat bukan sekadar donasi biasa, melainkan ibadah yang pengelolaannya harus sesuai syariat dan regulasi negara.

Kemenag sendiri menegaskan bahwa pengelolaan zakat harus memenuhi prinsip amanah, transparan, dan akuntabel. Lembaga yang sudah terdaftar wajib menyampaikan laporan, diaudit, serta tunduk pada pengawasan. Ini penting agar zakat tidak disalahgunakan dan benar-benar memberikan dampak sosial yang nyata.